Negara Hadir atau Masih Dipertanyakan?

Setiap kali bencana melanda, satu pertanyaan yang hampir selalu muncul di ruang publik adalah: apakah negara benar-benar hadir? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Bagi warga terdampak, kehadiran negara bukan sekadar pernyataan resmi atau angka statistik, melainkan bantuan nyata yang dirasakan langsung di lapangan.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan bahwa penanganan bencana telah dilakukan sejak hari pertama. Puluhan ribu personel dikerahkan, mulai dari TNI, Polri, relawan, hingga aparat daerah. Anggaran dari APBN juga disebut telah disalurkan untuk mendukung evakuasi, logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pascabencana. Secara administratif, negara tampak bergerak.

Namun di sisi lain, suara publik menunjukkan realitas yang tidak selalu sejalan dengan laporan resmi.

Antara Laporan dan Kenyataan di Lapangan

Media sosial dan laporan warga kerap memperlihatkan kondisi yang berbeda. Masih ada daerah yang sulit dijangkau, bantuan datang terlambat, atau distribusi yang belum merata. Beberapa warga mengaku harus bertahan berhari-hari dengan persediaan terbatas sebelum bantuan tiba.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persoalannya pada kecepatan, koordinasi, atau sistem distribusi?

Dalam konteks kebencanaan, waktu adalah faktor krusial. Keterlambatan beberapa jam saja dapat berdampak besar terhadap keselamatan dan kondisi psikologis korban. Karena itu, publik tidak hanya menuntut adanya bantuan, tetapi juga kehadiran negara yang cepat, merata, dan tepat sasaran.

Negara Hadir: Konsep atau Pengalaman Nyata?

Istilah “negara hadir” sering digunakan dalam pernyataan resmi. Namun bagi masyarakat terdampak, kehadiran negara lebih bersifat pengalaman langsung. Negara dianggap hadir ketika:

• Bantuan datang tepat waktu

• Informasi jelas dan transparan

• Aparat responsif terhadap keluhan warga

• Tidak ada diskriminasi dalam distribusi bantuan

Jika salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi, maka kehadiran negara akan tetap dipertanyakan, meskipun secara struktural pemerintah telah bekerja.

Di sinilah letak kesenjangan persepsi antara pusat dan daerah, antara laporan kebijakan dan realitas sosial.

Tantangan Pemerataan Bantuan

Indonesia adalah negara dengan kondisi geografis yang kompleks. Daerah pegunungan, kepulauan, dan wilayah terpencil sering menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi bantuan bencana. Infrastruktur yang rusak akibat bencana memperparah situasi.

Namun tantangan geografis seharusnya sudah menjadi bagian dari perencanaan mitigasi. Publik berharap pemerintah memiliki sistem respons bencana yang adaptif, bukan reaktif semata. Perencanaan yang matang, data wilayah rawan yang akurat, serta koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama.

Tanpa itu, persoalan pemerataan bantuan akan terus berulang dari satu bencana ke bencana lainnya.

Peran Pemerintah Daerah dan Koordinasi

Selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sangat menentukan. Koordinasi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa sering menjadi titik lemah. Tumpang tindih kewenangan atau lambatnya pengambilan keputusan dapat menghambat penyaluran bantuan.

Dalam beberapa kasus, relawan dan komunitas sipil justru bergerak lebih cepat karena fleksibilitas mereka. Hal ini patut diapresiasi, namun sekaligus menjadi refleksi bagi negara: mengapa inisiatif non-negara sering kali lebih sigap di lapangan?

Negara idealnya hadir sebagai penguat, bukan sekadar koordinator administratif.

Transparansi dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah modal penting dalam penanganan bencana. Transparansi anggaran, data penerima bantuan, serta progres penanganan harus disampaikan secara terbuka. Ketika informasi minim atau tidak konsisten, ruang spekulasi dan ketidakpercayaan akan muncul.

Publik berhak tahu:

• Berapa anggaran yang digunakan

• Ke mana bantuan disalurkan

• Hambatan apa yang dihadapi pemerintah

Keterbukaan bukan kelemahan, melainkan bentuk akuntabilitas.

Kritik Sosial sebagai Alarm Demokrasi

Sorotan publik terhadap penanganan bencana bukanlah bentuk antipati terhadap negara. Sebaliknya, kritik sosial adalah alarm demokrasi agar pemerintah terus memperbaiki diri. Kritik muncul karena ada harapan.

Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran, keseriusan, dan komitmen untuk belajar dari kesalahan. Bencana seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar agenda seremonial atau laporan rutin.

Menuju Kehadiran Negara yang Lebih Substantif

Pertanyaan “negara hadir atau masih dipertanyakan?” seharusnya tidak dijawab dengan retorika, melainkan dengan perbaikan sistemik. Mulai dari mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respons darurat, hingga pemulihan jangka panjang.

Negara dikatakan hadir bukan ketika pernyataan disampaikan, tetapi ketika warga terdampak merasa tidak sendirian menghadapi krisis.

Penutup

Bencana selalu menjadi ujian bagi negara dan masyarakat. Di saat yang sama, bencana juga membuka ruang refleksi: sejauh mana sistem yang ada benar-benar bekerja untuk melindungi warganya.

Diskusi publik tentang kehadiran negara perlu terus digulirkan, bukan untuk menyalahkan semata, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada keselamatan dan kemanusiaan.

🎥 Tonton, cermati, dan nilai sendiri.
Karena masa depan penanganan bencana bergantung pada keberanian kita untuk bertanya dan memperbaiki.

Share: