Salah satu poin paling memprihatinkan adalah nasib guru-guru yang masuk dalam kategori prioritas R1 tahun 2021. Mereka:
✔️ Lulus seluruh ujian seleksi,
✔️ Memiliki sertifikat pendidik (serdik),
✔️ Telah mengabdi di sekolah sebagai guru honorer,
✔️ Namun tetap dirumahkan tanpa kejelasan sejak September lalu.
Direkrut melalui skema prioritas pemerintah pusat, guru-guru ini justru tidak memegang posisi tetap atau kontrak kerja sesuai aturan yang berlaku. Kondisi ini dianggap sangat ironis, karena mereka sudah lolos proses seleksi resmi namun tetap saja tidak dipekerjakan secara penuh.
Kekurangan Guru di Sekolah: Ironi yang Terjadi
Yang membuat persoalan ini makin miris adalah kondisi sekolah di Solok Selatan yang kekurangan tenaga pendidik. Dilaporkan bahwa beberapa kelas di daerah ini menampung hingga 40 siswa per kelas, sementara tenaga guru yang tersedia sangat terbatas.
Bahkan dalam situasi tertentu, kepala sekolah terpaksa turun tangan mengajar karena tidak ada guru yang tersedia. Situasi ini tentu saja sangat tidak ideal bagi proses pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah Daerah Angkat Ratusan Tenaga Non-Pendidikan
Ironisnya, di tengah kekurangan tenaga pendidikan, pemerintah daerah mengangkat hampir 500 tenaga teknis dan cleaning service. Pengangkatan mereka disebut tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan serta ijazah secara ketat.
Hal ini bertentangan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Guru yang memiliki kompetensi dan sertifikat pendidik justru dirumahkan, sementara tenaga non-teknis diprioritaskan melalui pengangkatan baru.
Ketimpangan Kebijakan dan Ketidakadilan Honorer Guru
Kondisi ini memicu pertanyaan serius tentang prioritas kebijakan di sektor pendidikan. Banyak honorer guru yang merasa bahwa keputusan tersebut telah mencederai keadilan.
Mereka menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan ketimpangan struktural, antara kompetensi profesional dan keputusan administratif yang diambil tanpa memperhatikan kebutuhan nyata sekolah serta peserta didik.
Bagi sebagian guru honorer, persoalan ini bukan hanya soal status pekerjaan, tetapi juga soal martabat profesi pendidik.
Menunggu Kejelasan dari Bupati Solok Selatan
Hingga saat ini, Bupati Solok Selatan belum menyampaikan pernyataan resmi terkait nasib guru prioritas yang dirumahkan tersebut. Ketidakjelasan ini menambah keresahan para guru yang terdampak.
Para honorer berharap agar pemerintah daerah segera memberikan penjelasan, serta solusi yang konkret agar mereka bisa kembali mengajar dan mendapatkan hak yang seharusnya mereka miliki.
Respon DPR RI terhadap Kasus Ini
Komisi II DPR RI menyatakan telah menerima laporan tersebut dan menyadari bahwa persoalan honorer ini perlu ditindaklanjuti. DPR berjanji akan:
🔹 Memanggil pihak pemerintah daerah dan kementerian terkait
🔹 Mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat
🔹 Mencari solusi yang adil berdasarkan aturan yang berlaku
Kehadiran DPR dalam kasus ini menjadi angin segar bagi para honorer yang selama ini merasa suaranya kurang didengar di tataran pemerintahan.
Dampak Terhadap Pendidikan di Solok Selatan
Kasus ini tidak hanya berdampak pada guru honorer, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:
📌 Penurunan kualitas pembelajaran di kelas
📌 Ketidakpuasan orang tua siswa
📌 Hilangnya motivasi bagi tenaga pendidik lain
📌 Ketidakstabilan tenaga pengajar di sekolah
Ketika guru yang kompeten justru dirumahkan, proses pendidikan menjadi tidak efisien dan dapat menghambat perkembangan siswa.
Tuntutan Aliansi Honorer Nasional
Aliansi Honorer Nasional berharap agar kasus ini menjadi momentum perubahan kebijakan honorer secara lebih adil. Beberapa tuntutan yang mereka sampaikan antara lain:
✔️ Pengembalian hak guru prioritas R1 2021
✔️ Evaluasi kebijakan pengangkatan tenaga non-pendidikan
✔️ Transparansi penuh dalam rekrutmen dan pemecatan/penempatan
✔️ Perlindungan hukum bagi guru honorer yang sudah memenuhi syarat
Tuntutan tersebut mencerminkan keinginan honorer untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan adil sesuai aturan yang berlaku.
Kesimpulan: Inilah Keadaan Honorer Guru Solok Selatan
Kasus guru honorer Solok Selatan yang dirumahkan meskipun telah memenuhi semua syarat administratif dan profesional menjadi cermin persoalan besar dalam tata kelola pendidikan daerah. Padahal, kebutuhan tenaga pendidik di daerah tersebut sangat tinggi.
DPR RI sudah mulai menindaklanjuti aspirasi ini, namun publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah dan kementerian terkait. Bagi para guru honorer, keadilan bukan sekadar janji, tetapi hak yang harus dipenuhi agar mereka dapat kembali mengabdi dan mendidik generasi masa depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar