Aksi protes ratusan massa dari Horas Bangsa Batak (HBB) di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Medan, menjadi penanda meningkatnya ketegangan publik terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera. Dalam aksi tersebut, HBB secara tegas mempersoalkan keputusan pemerintah yang menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera hanya sebagai bencana lokal, bukan bencana nasional.
Bagi massa aksi, keputusan tersebut dinilai tidak sebanding dengan luas dampak, tekanan ekonomi, serta penderitaan masyarakat yang terus berlangsung. Aksi ini pun dengan cepat menyita perhatian publik karena memunculkan pernyataan-pernyataan keras sebagai bentuk kekecewaan terhadap negara.
Aksi di Depan DPRD Sumut: Suara Ketidakpuasan Masyarakat
Aksi yang berlangsung di jantung pemerintahan daerah Sumatera Utara ini diikuti ratusan massa HBB yang datang membawa spanduk, poster, dan orasi bernada kritis. Mereka menuntut agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali status kebencanaan yang ditetapkan.
Dalam orasinya, perwakilan massa menilai bahwa status bencana lokal telah membatasi ruang gerak negara dalam menghadirkan bantuan yang lebih besar dan cepat. Mereka menegaskan bahwa meski labelnya lokal, dampak bencana bersifat nasional, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun stabilitas wilayah.
Mengapa Status Bencana Jadi Isu Krusial?
Dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia, penetapan status bukan sekadar formalitas administratif. Status bencana menentukan:
-
Besaran anggaran yang dapat digelontorkan
-
Kewenangan pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi
-
Mobilisasi alat berat, personel nasional, dan bantuan lintas daerah
-
Kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
HBB menilai, selama bencana dikategorikan sebagai lokal, beban terbesar justru dipikul pemerintah daerah, padahal kapasitas fiskal dan sumber daya mereka sangat terbatas.
Tekanan Ekonomi Warga yang Kian Terasa
Salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut adalah kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Massa menyebut bahwa bencana telah memicu efek berantai yang semakin menekan kehidupan warga.
Beberapa kondisi yang disoroti antara lain:
-
Harga bahan pokok melonjak, terutama di wilayah yang akses distribusinya terganggu
-
Pendapatan warga menurun drastis, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil
-
Aktivitas ekonomi lumpuh, akibat kerusakan infrastruktur dan ketidakpastian
Dalam situasi seperti ini, keterlambatan atau keterbatasan bantuan dinilai semakin memperparah penderitaan masyarakat.
Bantuan Dinilai Belum Maksimal
Selain soal status bencana, massa HBB juga menyoroti penyaluran bantuan yang dinilai belum merata dan belum menjawab kebutuhan mendesak warga. Mereka menyebut masih ada wilayah yang sulit dijangkau, minim logistik, serta kekurangan fasilitas darurat.
Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada pemerintah pusat yang dianggap belum sepenuhnya hadir. Menurut massa, status bencana lokal membuat pemerintah pusat terkesan hanya “mendukung dari jauh”, bukan turun langsung secara penuh.
Wacana Keras dan Kekecewaan Kolektif
Dalam aksi tersebut, muncul pula wacana keras terkait Nias yang dilontarkan sebagian massa. Pernyataan ini menjadi sorotan karena mencerminkan tingkat frustrasi dan kekecewaan mendalam terhadap negara.
Pernyataan tersebut dipahami banyak pihak bukan sebagai sikap formal organisasi, melainkan sebagai ekspresi tekanan politik dan emosional agar pemerintah lebih serius dan responsif. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika penderitaan berkepanjangan tidak direspons secara memadai, emosi kolektif masyarakat bisa meningkat.
Negara Lambat Hadir? Persepsi Publik Menguat
Salah satu narasi kuat yang muncul dari aksi HBB adalah anggapan bahwa negara lambat hadir. Bagi massa, kehadiran negara bukan sekadar kunjungan pejabat atau pernyataan resmi, melainkan tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Dalam konteks ini, status bencana nasional dipandang sebagai simbol sekaligus instrumen kehadiran negara. Tanpa status tersebut, masyarakat merasa perjuangan mereka kurang mendapat prioritas nasional.
Bencana Lokal vs Dampak Nasional
Para pengamat menilai bahwa banyak bencana di Indonesia kerap dikategorikan sebagai lokal, padahal dampaknya melampaui batas daerah. Gangguan rantai pasok, kenaikan harga pangan, migrasi warga terdampak, hingga tekanan fiskal daerah adalah contoh dampak nasional yang sering luput diperhitungkan.
Kasus di Sumatera Utara menunjukkan bahwa label administratif tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan. Ketika dampak sudah lintas wilayah dan sektor, wajar jika publik menuntut pendekatan nasional.
Risiko Jika Aspirasi Diabaikan
Jika aspirasi seperti yang disuarakan HBB tidak ditanggapi secara serius, para analis memperingatkan adanya beberapa risiko:
-
menurunnya kepercayaan publik terhadap negara,
-
meningkatnya ketegangan sosial dan politik lokal,
-
munculnya narasi-narasi ekstrem akibat frustrasi berkepanjangan,
-
serta melemahnya kohesi sosial.
Karena itu, dialog terbuka dan evaluasi kebijakan dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar meredam aksi di permukaan.
Pentingnya Evaluasi Status Bencana
Evaluasi status bencana bukan berarti mengakui kegagalan, melainkan menunjukkan keberanian negara untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi nyata. Banyak pihak menilai bahwa fleksibilitas kebijakan justru dibutuhkan dalam menghadapi bencana yang dinamis dan kompleks.
Penetapan status nasional bisa bersifat sementara, namun dampaknya bagi percepatan bantuan dan pemulihan bisa sangat signifikan.
Kesimpulan: Alarm dari Sumatera Utara
Aksi Horas Bangsa Batak di Sumatera Utara bukan sekadar demonstrasi, melainkan alarm keras bagi pemerintah bahwa penderitaan masyarakat belum sepenuhnya terjawab. Penetapan bencana sebagai lokal atau nasional bukan lagi perdebatan teknis semata, tetapi menyangkut rasa keadilan, kehadiran negara, dan kepercayaan publik.
Ketika bencana berdampak luas dan berkepanjangan, publik berharap negara tidak ragu mengambil langkah besar. Sebab bagi warga terdampak, status bukan soal istilah, melainkan soal kecepatan, kepastian, dan keberpihakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar