Pemerintah Siapkan RUU Redenominasi Rupiah, Ditargetkan Selesai 2027 ~ LIPUTAN BERITA TERKINI

Pemerintah Indonesia kembali menghidupkan wacana penting di bidang moneter: penyusunan rancangan undang-undang (RUU) mengenai redenominasi mata uang nasional, yaitu Rupiah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi sistem ekonomi, menjaga stabilitas nilai mata uang, serta memperkuat kredibilitas rupiah di dalam dan luar negeri. IDN Financials

Menurut laporan dari Reuters per 8 November 2025, Kementerian Keuangan menyebut bahwa RUU redenominasi ini adalah rancangan yang dibawa dari periode sebelumnya dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Reuters+2IDN Financials+2

Wacana untuk memangkas angka nol pada pecahan rupiah sesungguhnya bukan hal baru. Pemerintah terakhir kali mengajukan rancangan serupa ke parlemen pada tahun 2013, yang mengusulkan penghapusan tiga nol dari pecahan rupiah, namun akhirnya ditunda berbagai pertimbangan. IDN Financials+1

Hingga kini, belum ada kejelasan resmi mengenai berapa banyak angka nol yang akan dihapus dalam skema redenominasi terbaru ini. IDN Financials+1

Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai latar belakang, tujuan, mekanisme, manfaat dan tantangan dari kebijakan redenominasi rupiah. Juga bagaimana implikasinya terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sistem moneter Indonesia ke depan.

Apa Itu Redenominasi Rupiah?

Secara sederhana, redenominasi mata uang adalah penyederhanaan nilai nominal uang tanpa mengubah nilai riil atau daya beli uang tersebut. Dengan kata lain, jika dilakukan penghapusan nol, maka transaksi, harga, pecahan rupiah akan disederhanakan penulisannya — namun nilai barang/jasa tetap sama. https://www.metrotvnews.com+1

Sebagai contoh ilustrasi — jika sebelumnya Rp 1.000 akan menjadi Rp 1 (jika penghapusan tiga nol diterapkan) kemudian Rp 10.000 menjadi Rp 10, dan seterusnya. Namun perlu ditekankan: ini bukan pemotongan nilai uang (sanering), melainkan hanya perubahan “angka” dalam sistem mata uang agar lebih ringkas. https://www.metrotvnews.com+1

Menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), redenominasi adalah “penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya”. https://www.metrotvnews.com

Latar Belakang dan Alasan Redenominasi

1. Banyaknya angka nol pada pecahan rupiah

Indonesia sejak lama menghadapi kondisi di mana nilai rupiah relatif kecil terhadap mata uang asing, sehingga pecahan rupiah memiliki banyak angka nol. Misalnya pecahan umum Rp 1.000, Rp 10.000, Rp 100.000 dalam penggunaan sehari-hari. Banyak angka nol dapat menyebabkan sistem transaksi, akuntansi, dan administrasi menjadi kurang efisien. RRI+1

2. Efisiensi sistem transaksi & akuntansi

Dengan banyaknya nol, pencatatan keuangan, pelaporan akuntansi, sistem pembayaran elektronik, dan sistem administrasi keuangan akan lebih kompleks. Penyederhanaan nominal diharapkan dapat mempercepat proses transaksi dan memudahkan sistem akuntansi serta sistem keuangan digital. https://www.metrotvnews.com+1

3. Stabilitas dan kredibilitas rupiah

Memiliki mata uang dengan jumlah angka yang terlalu banyak dapat diartikan sebagai refleksi inflasi historis dan mungkin menurunkan citra rupiah. Dengan redenominasi, pemerintah berharap dapat memperkuat citra rupiah sebagai mata uang yang lebih “ringkas” dan lebih mampu bersaing dari sisi sistem keuangan. CNBC Indonesia

4. Dukungan terhadap perkembangan sistem digital / cashless

Dalam era digital dan transaksi elektronik yang semakin meningkat, penyederhanaan nominal uang akan memudahkan integrasi sistem pembayaran digital, e-commerce, dan layanan keuangan fintech. Hal ini menjadi relevan di Indonesia yang terus mendorong transformasi digital dalam sektor keuangannya. (Sumber umum konsep redenominasi)

5. Tercantum dalam peraturan Kemenkeu

Rencana ini tidak hanya wacana belaka tetapi telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, yang menyebut bahwa RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan pilot (RUU luncuran) yang direncanakan selesai pada 2027. Antara News+1

Sejarah Upaya Redenominasi di Indonesia

Usaha redenominasi rupiah bukanlah hal baru bagi Indonesia. Beberapa catatan sejarah penting:

Tahun 2013: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pernah mengajukan rancangan RUU untuk menghapus tiga nol pada pecahan rupiah ke DPR. Namun langkah ini akhirnya ditunda karena berbagai pertimbangan, termasuk kondisi ekonomi yang belum “siap”. IDN Financials
Sebelumnya, lembaga seperti Bank Indonesia (BI) telah menyuarakan perlunya redenominasi sejak sekitar 2010-an, dengan catatan bahwa kondisi ekonomi harus stabil terlebih dahulu (inflasi rendah, kurs stabil, sistem pembayaran baik) agar redenominasi bisa dilakukan. Wikipedia+1
Saat ini (2025), pemerintah kembali memasukkan tema redenominasi ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menyusun RUU yang ditargetkan selesai 2027. Antara News+1

Mekanisme yang Diperlukan dalam Redenominasi

Agar redenominasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan ekonomi atau sosial, maka terdapat sejumlah mekanisme penting yang harus dipersiapkan dengan matang:

1. Penentuan skema penghapusan nol

Pemerintah dan Bank Indonesia harus menentukan berapa banyak angka nol yang akan dihapus. Apakah penghapusan satu nol, dua nol, tiga nol atau skema lainnya. Sejauh ini belum ada kepastian resmi mengenai jumlah angka nol yang akan dihapus. IDN Financials+1

2. Perubahan sistem pembayaran dan akuntansi

Setelah angka nol dihapus, sistem pembayaran (tunai & non-tunai), laporan keuangan, pencatatan pajak, sistem perbankan, sistem POS serta sistem pembukuan harus diperbarui agar sesuai dengan denominasi baru. Ini membutuhkan perubahan perangkat lunak (software), sistem akuntansi, pelatihan sumber daya manusia, dan kampanye informasi ke masyarakat.

3. Edukasi publik dan sosialisasi

Masyarakat dan pelaku usaha perlu diberikan pemahaman bahwa perubahan angka nominal tidak berarti barang atau jasa menjadi lebih murah atau menjadi lebih mahal — daya beli tetap sama. Misalnya setelah redenominasi, misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1 (jika skema tiga nol) maka harga barang yang semula Rp 5.000 menjadi Rp 5 — namun nilai barang tetap sama. https://www.metrotvnews.com+1

4. Penyesuaian media cetak dan digital

Semua sistem tarif, harga, papan pengumuman, mesin ATM, terminal pembayaran, aplikasi e-commerce, bank, dan sistem kasir harus diubah ke denominasi baru. Ini termasuk juga pecahan uang kertas/ logam yang harus dicetak ulang atau disesuaikan.

5. Pemantauan dan pengendalian dampak

Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya “psikologi uang” – misalnya persepsi masyarakat bahwa uangnya ‘menjadi kecil’ atau ‘kurang kuat’. Juga risiko inflasi, risiko confusion dalam transaksi, risiko manipulasi harga atau psikologi harga. Maka pemantauan intensif diperlukan.

Manfaat yang Diharapkan

Beberapa manfaat dari kebijakan redenominasi rupiah meliputi:

Transaksi lebih mudah dan cepat: Dengan nominal yang lebih “ringkas”, pencatatan transaksi menjadi lebih sederhana, kasir dan sistem mesin bisa lebih efisien.
Meningkatkan efisiensi biaya sistem pembayaran: Biaya cetak uang baru bisa lebih rendah jika simbol nilai lebih kecil (tergantung skema), dan sistem pembayaran digital bisa dipermudah.
Meningkatkan kredibilitas rupiah: Rupiah yang dialamatkan sebagai mata uang dengan angka yang “terlalu banyak nol” bisa memberi kesan inflasi tinggi atau tidak stabil. Penyederhanaan dapat meningkatkan citra positif.
Memudahkan edukasi keuangan: Untuk masyarakat, terutama generasi muda, denominasi yang sederhana akan lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan nilai riil.
Dukungan terhadap digitalisasi ekonomi: Dalam era transaksi cashless, sistem denominasi yang lebih sederhana akan memudahkan adopsi dan integrasi sistem pembayaran elektronik, fintech, dan ekonomi digital.

Tantangan dan Risiko yang Harus Diperhatikan

Kebijakan redenominasi juga tidak tanpa tantangan dan risiko. Beberapa di antaranya:

Biaya implementasi: Pencetakan uang baru, perubahan sistem pembayaran, akuntansi, pelatihan SDM, sosialisasi publik — semua memerlukan biaya besar.
Risiko kebingungan masyarakat: Bila sosialisasi kurang, masyarakat bisa bingung dengan perubahan angka, mungkin merasa ‘uang mereka menjadi kecil’ atau khawatir daya belinya turun.
Risiko manipulasi harga: Potensi pelaku usaha memanfaatkan momen transisi untuk menaikkan harga barang tanpa alasan yang jelas.
Kondisi ekonomi harus stabil: Redenominasi ideal dilakukan ketika ekonomi dalam kondisi cukup stabil (inflasi rendah, kurs stabil, sistem pembayaran baik). Jika dilakukan saat kondisi tidak ideal, bisa meningkatkan risiko distorsi ekonomi.
Waktu transisi yang panjang: Proses perubahan pecahan uang, sistem kasir, ATM, sistem elektronik membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jika transisi buruk, dapat menimbulkan gangguan terhadap transaksi sehari-hari.
Public trust / kepercayaan masyarakat: Masyarakat harus yakin bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi nilai uang mereka. Bila kepercayaan menurun, implikasi ke sistem moneter bisa buruk.

Implikasi bagi Masyarakat dan Dunia Usaha

Masyarakat

Bagi masyarakat umum, perubahan denominasi uang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: pencatatan harga barang, kebiasaan menyebut angka, penggunaan mesin kasir, e-wallet, sistem pembayaran tunai. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa meskipun nominal berubah (misalnya Rp 1.000 jadi Rp 1), nilai riil tetap sama.

Contoh: Jika minuman sebelum redenominasi harganya Rp 5.000, maka setelah redenominasi dengan skema tiga nol, harga akan menjadi Rp 5 — bukan berarti “lebih murah”, melainkan penulisannya yang berubah. https://www.metrotvnews.com+1

Dunia Usaha

Pelaku usaha, khususnya yang menggunakan sistem kasir, e-commerce, pembayaran digital, harus melakukan penyesuaian sistem: update software, perubahan katalog harga, pelatihan kasir, perubahan etiketer harga, adaptasi mesin POS. Untuk export-import dan pelaporan pajak, juga perubahan denominasi harus ditangani agar tidak terjadi kesalahan pelaporan.

Sektor Keuangan & Perbankan

Bank dan lembaga keuangan harus menyesuaikan sistem ATM, uang kertas/ logam baru, sistem transfer antarbank, sistem perhitungan keuangan, pencetakan laporan keuangan, integrasi ke sistem digital. Bank Indonesia dan Kemenkeu harus memantau transisi agar sistem keuangan tidak terganggu.

Waktu Pelaksanaan dan Target Pemerintah

Menurut PMK No. 70 Tahun 2025 yang mengatur Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU peluncuran yang direncanakan selesai pada tahun 2027. Antara News+1

Beberapa media bahkan mengutip rencana konkret seperti: “Rp 1.000 menjadi Rp 1” sebagai salah satu skema yang mungkin diterapkan pada tahun 2027. detikcom+1

Artinya, dari sekarang hingga 2027, terdapat waktu persiapan yang cukup untuk berbagai tahapan: legislasi, persiapan sistem, pendidikan masyarakat, perubahan teknis. Namun juga berarti bahwa masyarakat dan dunia usaha memiliki waktu persiapan yang terbatas kurang lebih 1-2 tahun tergantung kapan implementasi penuh dilakukan.

Pertanyaan Kunci yang Masih Terbuka

Berapa banyak angka nol yang akan dihapus dalam skema final redenominasi? Hingga kini belum ada kejelasan resmi. IDN Financials
Kapan tepatnya implementasi akan mulai (misalnya kapan tanggal efektif uang baru diedarkan)?
Bagaimana transisi pecahan uang lama ke uang baru akan dilakukan (apakah dual circulation periode lama dan baru)?
Bagaimana penyesuaian harga barang/jasa dan perlindungan konsumen agar tidak terjadi lonjakan harga (price gouging)?
Bagaimana kesiapan bank, sistem pembayaran digital, kasir, e-commerce, dan usaha kecil menengah dalam menyesuaikan diri?
Bagaimana masyarakat umum yang mungkin tidak paham sistem akan diberi edukasi dan perlindungan?

Mengapa Saat Ini Rencana Redenominasi ‘Dipelopori’ Kembali?

Beberapa alasan mengapa wacana ini muncul kembali sekarang:

Indonesia semakin memasuki era transaksi digital dan ekonomi yang berbasis sistem keuangan digital, sehingga kebutuhan denominasi yang sederhana menjadi lebih mendesak.
Sistem keuangan dan teknologi pembayaran di Indonesia sudah berkembang, sehingga implementasi teknis menjadi lebih memungkinkan dibanding beberapa tahun lalu.
Pemerintah melalui Kemenkeu ingin menunjukkan keseriusan untuk memperkuat stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan nasional.
Kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini relatif lebih baik dibanding masa lalu, sehingga mungkin dianggap “lebih siap” untuk mengimplementasikan redenominasi.

Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk Menghadapi Redenominasi?

Untuk Masyarakat:

Ikuti informasi resmi dari pemerintah dan Bank Indonesia mengenai skema redenominasi: kapan, bagaimana prosesnya, apa yang harus dilakukan masyarakat.
Pahami bahwa nilai riil uang tidak berubah — jangan terburu-buru menarik kesimpulan bahwa uang Anda ‘menjadi kecil’.
Simpan bukti pembayaran, koleksi uang kertas/ logam lama jika ingin sebagai memorabilia, atau jika ditentukan bahwa uang lama bisa ditukar.
Perhatikan perubahan harga barang/ jasa dan jangan ragu melaporkan jika ada lonjakan harga yang tidak wajar.

Untuk Pelaku Usaha:

Mulailah melakukan audit ke sistem kasir, sistem pembayaran, sistem akuntansi: apakah siap untuk perubahan denominasi?
Siapkan update software kasir/ POS dan evaluasi kontrak dengan penyedia layanan pembayaran digital untuk menangani “perubahan denominasi”.
Komunikasikan kepada pelanggan bahwa perubahan angka nominal ini hanya perubahan “angka”, bukan perubahan nilai riil.
Siapkan timeline internal untuk transisi: persiapan biaya cetak, perubahan labeling harga, pelatihan staf, dan sosialisasi ke pelanggan.

Untuk Lembaga Keuangan dan Pemerintah Daerah:

Koordinasi dengan Kemenkeu dan BI mengenai mekanisme teknis: pencetakan uang baru, distribusi, penukaran uang lama.
Pastikan sistem ATM, e-wallet, mobile banking, internet banking, QRIS dan sistem pembayaran digital lainnya disiapkan untuk perubahan denominasi.
Siapkan kampanye edukasi publik yang masif agar masyarakat memahami dan percaya.
Siapkan mekanisme monitoring untuk mencegah manipulasi pasar, lonjakan harga, dan kebingungan masyarakat.

Kesimpulan

Kebijakan redenominasi rupiah yang tengah disiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah langkah strategis untuk menyederhanakan sistem nominal mata uang, meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung transformasi digital di sektor keuangan. Dengan target penyelesaian RUU pada tahun 2027, pemerintah memberi waktu untuk persiapan legislasi, teknis dan edukasi publik.

Namun, agar kebijakan ini berhasil dan tidak menimbulkan gejolak, diperlukan persiapan matang — mulai dari pilihan skema penghapusan nol, kesiapan sistem pembayaran dan akuntansi, edukasi publik yang memadai, hingga pemantauan dampak sosial-ekonomi. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, penting untuk memahami bahwa perubahan angka nominal tidak berarti perubahan nilai riil uang, dan bahwa persiapan internal perlu dilakukan agar transisi berjalan lancar.

Jika dilakukan dengan baik, redenominasi bisa menjadi momentum untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia menuju era digital dan meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah. Sebaliknya, jika persiapan kurang baik atau sosialisasi lemah, risiko kebingungan, manipulasi harga atau distraksi ekonomi dapat muncul.

Di tengah kepercayaan yang harus dijaga, masyarakat dan sektor swasta perlu proaktif mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dalam perubahan ini. Apakah Anda ingin saya bantu membuat infografik atau template visual untuk memudahkan pemahaman masyarakat mengenai redenominasi ini?

Berita terkait redenominasi rupiah

LIPUTAN BERITA TERKINI