Pergantian presiden dan rezim politik sering kali diharapkan membawa perubahan besar — terutama dalam penegakan hukum. Namun, banyak rakyat yang mulai mempertanyakan: apakah hukum di Indonesia benar-benar berubah?
Kasus terbaru terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali menguji persepsi publik terhadap keadilan hukum di negeri ini.
Polda Metro Jaya baru-baru ini menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Polisi menegaskan, ijazah Jokowi adalah asli dan sah, namun langkah penetapan tersangka ini menimbulkan polemik baru: mengapa yang ditangkap justru para penuduh, bukan yang berkuasa?
📰 Kronologi Singkat Kasus Ijazah Jokowi
Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo bukan hal baru.
Sejak masa kampanye pemilu beberapa tahun lalu, isu ini selalu muncul kembali — terutama di media sosial dan forum publik.
Tuduhan bermula dari sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mereka mengklaim ada kejanggalan dalam dokumen, tahun lulus, dan tanda tangan yang tertera.
Namun pihak UGM sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa ijazah tersebut valid dan Jokowi benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan angkatan 1980.
Terbaru, setelah gelombang opini publik yang semakin besar, Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terhadap penyebar isu ijazah palsu.
Hasilnya: 8 orang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyebarkan hoaks dan pencemaran nama baik.
🧾 Polisi: “Ijazah Presiden Joko Widodo Asli dan Sah”
Dalam keterangan resmi, pihak kepolisian menegaskan hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan ijazah palsu.
Mereka menyebut bahwa semua dokumen akademik Jokowi dinyatakan valid oleh pihak universitas.
Polisi menegaskan, tindakan terhadap delapan tersangka dilakukan bukan karena kritik, tapi karena adanya penyebaran informasi palsu yang menimbulkan keresahan publik.
Namun pernyataan ini tidak otomatis menenangkan opini publik.
Sebaliknya, muncul gelombang pertanyaan di masyarakat:
“Apakah hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas?”
🔥 Pertanyaan Publik yang Menggelitik
Banyak warganet menilai bahwa reaksi hukum terhadap isu ini terlalu cepat dan keras, dibandingkan kasus-kasus besar lainnya yang sering dibiarkan berlarut-larut.
Di sisi lain, publik juga menyoroti bahwa penetapan tersangka terhadap para penuduh dapat menciptakan efek “bisu” bagi masyarakat yang kritis.
Beberapa komentar publik yang ramai di media sosial:
“Kenapa yang ditangkap bukan yang terbukti salah, tapi yang bertanya?”
— Komentar pengguna X (Twitter)
“Kalau memang ijazahnya asli, buktikan saja dengan terbuka. Kenapa malah buru-buru tangkap orang?”
— Netizen di forum Facebook politik
Fenomena ini memperlihatkan kesenjangan persepsi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat umum.
🧠 Analisis: Kenapa Kasus Seperti Ini Bisa Terjadi?
Menurut sejumlah pakar hukum dan pengamat politik, fenomena “tajam ke bawah, tumpul ke atas” bukan hal baru di Indonesia.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar:
1. Ketimpangan Kekuasaan
Institusi hukum sering berada dalam posisi sulit saat berhadapan dengan kekuasaan politik.
Akibatnya, penegakan hukum tidak selalu berjalan independen.
2. Budaya Takut Kritik
Masyarakat yang kritis kadang dianggap “mengganggu stabilitas”.
Padahal dalam demokrasi, kritik adalah bentuk partisipasi publik yang sah.
3. Hukum sebagai Alat Kekuasaan
Dalam praktiknya, hukum sering kali digunakan sebagai alat pembenaran kebijakan penguasa, bukan sebagai pelindung rakyat.
4. Minimnya Transparansi
Kasus-kasus sensitif jarang dibuka secara penuh ke publik.
Padahal keterbukaan adalah kunci agar masyarakat bisa menilai secara objektif.
🧩 Rezim Baru, Pola Lama?
Masyarakat berharap setelah pergantian pemerintahan, sistem hukum akan lebih terbuka dan adil.
Namun, kasus seperti ini justru memperkuat persepsi bahwa mentalitas lama belum berubah.
Rezim boleh berganti, tapi budaya kekuasaan masih terasa sama.
Bahkan, beberapa pengamat menilai bahwa intervensi terhadap penegakan hukum masih sering terjadi — baik secara halus maupun terang-terangan.
🗣️ Pendapat Pakar
Beberapa pengamat memberikan pandangannya terhadap kasus ini:
“Penetapan tersangka atas warga yang mempertanyakan ijazah presiden memang sah secara hukum, tapi secara etika demokrasi, ini sangat riskan.”
— Dr. M. Suroyo, pakar hukum tata negara
“Kalau memang data pendidikan presiden valid, seharusnya cukup dibuktikan terbuka. Tidak perlu sampai kriminalisasi opini.”
— Evi Mardiana, pengamat komunikasi politik
🏛️ Tanggung Jawab Moral Pemerintah
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kunci utama.
Jika pemerintah ingin menghapus keraguan publik, bukan penangkapan yang dibutuhkan, melainkan pembuktian yang terbuka dan dapat diverifikasi.
Karena ketika hukum tampak melindungi kekuasaan, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terkikis.
Dan kepercayaan — sekali hilang — sulit dikembalikan.
🕊️ Harapan untuk Reformasi Hukum yang Sebenarnya
Masyarakat Indonesia sudah lelah dengan drama hukum yang berpihak.
Rakyat ingin melihat hukum berdiri tegak, tidak memihak, dan berani melawan tekanan politik.
Reformasi hukum bukan sekadar pergantian pejabat atau logo kementerian.
Reformasi sejati terjadi ketika hukum melayani rakyat, bukan penguasa.
“Negara kuat bukan karena presidennya berkuasa, tapi karena hukumnya berkeadilan.”
📊 Refleksi Sosial dan Politik
Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa opini publik kini tak bisa dikendalikan seperti dulu.
Era digital membuat masyarakat bisa mengawasi kekuasaan secara real time.
Namun di sisi lain, pemerintah juga harus belajar menghadapi kritik dengan bijak, bukan represif.
Karena di mata publik, penangkapan terhadap suara-suara kritis bisa lebih berbahaya daripada tuduhan itu sendiri — ia bisa menggerus legitimasi kekuasaan.
📣 Kesimpulan
Kasus ijazah Presiden Joko Widodo telah membuka kembali perdebatan klasik tentang keadilan hukum di Indonesia.
Walau kepolisian menyatakan ijazah presiden sah dan valid, publik tetap berhak bertanya dan mengawasi proses hukum dengan kritis.
Sebab, dalam negara demokrasi, kritik bukan kejahatan, melainkan bentuk cinta terhadap kebenaran.
Dan selama hukum masih terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas,
selama itu pula rakyat akan terus bersuara — agar keadilan tidak hanya menjadi slogan, tapi kenyataan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar