Solok Selatan — Guru honorer Kabupaten Solok Selatan tengah menjadi sorotan publik Indonesia. Senin, 15 September 2025, ratusan guru honorer bersama masyarakat serta organisasi guru berencana mendatangi kantor Bupati Solok Selatan untuk menuntut keadilan atas kebijakan pendidikan yang dinilai merugikan mereka.
Beberapa kebijakan Pemda yang menuai kritik tajam antara lain:
-
Pengurangan Rombel (Ruang Belajar): Guru honorer kehilangan jam mengajar karena jumlah rombel dikurangi sehingga banyak guru “dirumahkan”.
-
Intimidasi Aparat: Camat, wali nagari, dan kepala sekolah disebut mendapat tekanan agar mendukung kebijakan optimalisasi rombel, padahal kebijakan ini tidak diwajibkan di seluruh Indonesia sesuai edaran Kementerian Pendidikan.
-
Jumlah Murid dalam Kelas Berlebih: Penumpukan murid dalam satu kelas menurunkan kenyamanan belajar dan kualitas pembelajaran.
-
Rendahnya Apresiasi Pengabdian Guru: Meski puluhan tahun mengabdi dan memegang sertifikat pendidik resmi, guru pribumi Solok Selatan masih dianggap kurang SDM oleh Pemda.
Masalah ini sudah dibahas di sidang DPRD Kabupaten Solok Selatan pada 12 September 2025, dengan hasil tuntutan:
-
Segera selesaikan pengusulan 123 guru R1 yang tertunda sejak 2021 (sudah 4 tahun).
-
Buka kembali rombel belajar normal agar guru bersertifikasi dapat kembali mengajar sesuai kompetensi.
Para guru berharap Pemda Solok Selatan membuka hati dan pikiran sehingga tuntutan yang telah disampaikan bisa direspons cepat, tanpa harus turun aksi besar pada 15 September.
Masyarakat dan guru honorer juga menegaskan aksi ini bertujuan damai. Mereka berharap tidak terjadi kericuhan dan dapat menjadi momentum perbaikan dunia pendidikan di Kabupaten Solok Selatan.
guru honorer Solok Selatan, aksi guru honorer 15 September 2025, tuntutan guru honorer 2025, rombel kelas Solok Selatan, berita Solok Selatan terbaru, berita Sumatera Barat hari ini
#GuruHonorerSolokSelatan #AksiGuruHonorer #TuntutanKeadilanGuru #BeritaSumbar #SolokSelatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar