Pemerintah menargetkan penyelesaian tenaga honorer pada tahun 2025. Hal ini menjadi perhatian serius DPR yang menyoroti berbagai masalah teknis dan kebijakan, mulai dari program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sistem penggajian, hingga perlakuan terhadap pegawai instansi vertikal di daerah.
Dalam rapat bersama BKN dan BI, disampaikan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS berjalan relatif lancar hingga Juni 2025. Untuk P3K, tahap pertama dilaporkan sudah mendekati 90%, sementara tahap kedua masih berada di bawah 60%. Meski begitu, masih banyak catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah. 1. Target Honorer Rampung 2025 Tenaga honorer ditargetkan selesai pada tahun 2025. Namun, solusi yang diambil adalah pengangkatan melalui skema P3K paruh waktu. Proses ini membutuhkan usulan dari pemerintah daerah serta kementerian/lembaga. Masalahnya, jika usulan tersebut tidak sesuai dengan basis data di BKN, maka penyelesaian tenaga honorer bisa jauh dari target. Jika capaian hanya 50% atau bahkan lebih rendah dari jumlah yang tercatat di BKN, artinya target 2025 akan sulit tercapai. 2. Masalah Gaji Daerah DPR juga menyoroti persoalan gaji. Meski ada alternatif, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal. Saat ini rata-rata gaji yang mampu diberikan daerah hanya sekitar 20% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Jika seluruh beban penggajian diserahkan kepada daerah, maka pegawai P3K berpotensi menerima gaji jauh di bawah standar. DPR meminta agar koordinasi antara BKN, BI, dan Kementerian Keuangan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, agar masalah ini tidak menjadi bom waktu bagi keuangan daerah maupun kesejahteraan pegawai. 3. Nasib Instansi Vertikal di Daerah Selain itu, DPR menyoroti instansi vertikal di daerah yang selama ini terabaikan. Dalam reses, anggota DPR mendapati banyak pegawai seperti sopir, petugas kebersihan, bahkan anggota polisi, tidak pernah diperhitungkan dan tidak dilibatkan dalam pembinaan. Padahal, mereka sudah puluhan tahun mengabdi. DPR mendesak agar Kepala BKN menyampaikan hal ini ke kementerian/lembaga terkait, agar pegawai instansi vertikal mendapatkan perhatian dan penghargaan yang layak. 4. Harapan dan Solusi DPR berharap semua pihak serius menangani masalah ini. Penyelesaian tenaga honorer tidak boleh hanya sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar memanusiakan mereka yang sudah lama mengabdi. Masalah gaji juga tidak boleh dibiarkan membebani daerah sendirian. Pemerintah pusat harus hadir memberikan solusi yang adil. Target 2025 memang ambisius, namun dengan koordinasi yang lebih kuat, transparansi data BKN, serta dukungan anggaran yang memadai, penyelesaian masalah honorer dan P3K diharapkan bisa selesai tepat waktu. Kesimpulan Masalah tenaga honorer, P3K, dan instansi vertikal bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan penghargaan terhadap mereka yang sudah lama berbakti. DPR menegaskan, solusi apapun yang diambil harus membawa manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi target angka. Semoga persoalan ini bisa segera ditangani dengan bijak oleh pemerintah, demi masa depan pegawai negeri yang lebih adil dan manusiawi. #Honorer2025 #P3K #BKN #ASN #CPNS #GajiASN #PNSIndonesia #BeritaTerkini #UpdateASN #ReformasiBirokrasi #PegawaiNegeri #Honorer #DPRRI #BeritaViral #PemerintahIndonesia Honorer 2025, P3K, CPNS 2025, gaji ASN, BKN, BI, DPR RI, masalah honorer, ASN paruh waktu, gaji honorer, pegawai negeri sipil, instansi vertikal, kebijakan pemerintah, berita terkini Indonesia, update ASN 2025, seleksi CPNS 2025, P3K paruh waktu, ASN daerah, gaji P3K, reformasi birokrasi, kebijakan BKN, tenaga honorer selesai 2025, DPR soroti gaji ASN, berita politik terbaru, isu honorer Indonesia, ASN Indonesia, regulasi P3K
Tidak ada komentar:
Posting Komentar